Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Di luar delapan Program Dampak Cepat, administrasi mendatang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan yang mendasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan tegas, mempersenjatai diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan utama bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program pertanian, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah tambahan minimal 4 juta hektar area panen tanaman ditargetkan pada 2029. Dengan peningkatan area panen ini, jika semuanya merupakan sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan asumsi produktivitas 5 ton per hektar) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk muncul sebagai pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan avtur bio dari minyak kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik mikro hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia selama kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Menyempurnakan Sistem Penerimaan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan lembaga wajib untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan terhadap kapabilitas badan penerimaan nasional, bersamaan dengan reformasi yang komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan nasional. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga refleksi dari akses yang terbatas terhadap manfaat pembangunan. Hal ini juga merupakan akar penyebab berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan yang penting.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan komunal. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup semua kesempatan untuk penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan komprehensif dan berkualitas tinggi adalah penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Peningkatan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan sains dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Hal ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), kegiatan budaya, dan LSM. Inovasi akan mengikuti kemajuan di bidang ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi selama lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang menguatkan pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi penting untuk memacu otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya melindungi warisan berharga kita. Pendirian dana endowment budaya memastikan pelestarian budaya kita secara berkelanjutan. Program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Memajukan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan kesempatan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Wanita, Anak-Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif membutuhkan peran utama negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak wanita, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak wanita dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Di sisi lain, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang memadai.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Mempertahankan Hubungan Internasional yang kondusif Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam negeri yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan memperoleh rasa hormat dalam hubungan internasional yang mulia.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan harus diutamakan untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air pada berbagai produk serta meningkatkan manajemen berkelanjutan atas lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dipertimbangkan sesegera mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk berkumpul secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Dengan Sanitasi Baik bagi Komunitas Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin konstruksi dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua.
Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik sewaan). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit hunian di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Karakteristik, Independen Kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
